PANDUGA.ID, JAKARTA – Penulis buku “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru”, Ian Douglas Wilson, menyatakan bahwa operasi antipremanisme yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah cara negara untuk mendisiplinkan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Hal tersebut disampaikan Ian dalam kuliah tamu bertema “Ormas, Preman, dan Negara yang Tak Hadir Utuh” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas), Rabu (28/5/2025).
Operasi Antipremanisme: Disiplin dan Legitimasi Ormas
Menurut dosen Murdoch University ini, operasi antipremanisme biasanya menyasar pelaku level bawah atau yang ia sebut sebagai “ikan teri”. Namun, meskipun bersifat simbolik, operasi semacam ini tetap berdampak pada pendisiplinan ormas.
“Operasi antipremanisme bisa efektif jika dilakukan secara sistematis. Ini menjadi proses disiplin bagi ormas agar bisa mempertebal legitimasinya,” ujar Ian.
Ian juga menyebut bahwa beberapa ormas kini tengah berbenah untuk memperkuat citra. Di antaranya dengan membentuk dewan internal yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis, hingga politisi, serta memperketat perekrutan anggota dengan melarang mereka yang memiliki rekam jejak kriminal.
Propaganda dan Media Sosial: Ormas Ubah Citra Jadi Pembela Rakyat
Ian melihat perubahan strategi komunikasi sejumlah ormas yang dulunya identik dengan kekerasan jalanan. Kini mereka aktif membuat konten media sosial, menggambarkan diri sebagai kelompok pembela masyarakat tertindas.
“Yang penting adalah bagaimana mereka mem-frame tindakan premanisme sebagai pembelaan masyarakat,” jelas Ian.
Ormas dan Politik: Massa Sebagai Modal Elektoral
Lebih jauh, Ian menilai bahwa ormas memainkan peran penting dalam perpolitikan Indonesia, terutama saat pemilu. Ormas bisa menjadi alat untuk:
-
Distribusi logistik kampanye
-
Mobilisasi massa untuk menciptakan kesan dukungan besar
-
Alat intimidasi terhadap lawan politik
-
Bahkan menjadi kendaraan politik bagi para pemimpinnya
“Banyak anggota ormas yang mencalonkan diri dalam politik formal karena mereka sudah punya basis konstituen. Ini modal sosial dan keterampilan penting dalam politik Indonesia,” ungkap Ian.
Operasi Berantas Jaya: 3.599 Diduga Preman Ditangkap
Sementara itu, Kepolisian RI menggelar Operasi Berantas Jaya serentak di seluruh Polda dan Polres pada 9–23 Mei 2025. Operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025, untuk memberantas aksi premanisme yang mengganggu keamanan dan investasi nasional.
Menurut Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri:
“Tindakan premanisme yang mengganggu keamanan masyarakat dan dunia usaha akan ditindak tegas demi menjamin kepastian hukum.”
Hasilnya, 3.599 orang ditangkap, dengan 348 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya: 83 ditetapkan Polda Metro Jaya, dan 265 ditangani oleh jajaran polres.(CC-01)
