PANDUGA.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan telegram resmi bernomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025, yang memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan TNI untuk mendukung pengamanan di seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Langkah ini segera memicu spekulasi di ruang publik, mengingat peristiwa pengepungan kantor kejaksaan yang sempat terjadi tahun lalu dan masih membekas dalam ingatan masyarakat.
Bentuk Kerja Sama TNI dan Kejaksaan
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa kehadiran prajurit TNI di kantor-kantor kejaksaan merupakan bentuk kerja sama strategis antara dua lembaga negara.
“Iya benar, ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah. Ini bentuk dukungan TNI dalam menjalankan tugas-tugas kejaksaan,” kata Harli kepada Kompas.com, Minggu (11/5/2025).
Harli menambahkan, kerja sama ini menjadi bagian dari sinergitas antar-instansi penegak hukum demi memastikan keamanan dan kelancaran proses penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Instruksi Resmi Melalui Telegram
Mabes TNI juga mengeluarkan surat telegram tambahan, yakni ST/1192/2025 dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang ditujukan kepada seluruh Pangdam, tertanggal 10 Mei 2025.
Surat itu menindaklanjuti Telegram Panglima TNI Nomor TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025, yang menegaskan:
-
Satu Satuan Setingkat Pleton (±30 personel) ditugaskan untuk pengamanan Kejati.
-
Satu regu (±10 personel) dikerahkan untuk Kejari.
-
Penugasan dimulai minggu pertama Mei 2025 dan berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut.
Spekulasi dan Konteks Peristiwa
Meski pihak kejaksaan menyebut bahwa pengamanan ini murni bagian dari kerja sama, sejumlah pihak mengaitkan langkah ini dengan insiden pengepungan kejaksaan tahun lalu, yang sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan aparat penegak hukum.
Hingga kini belum ada keterangan resmi apakah pengerahan ini berkaitan langsung dengan ancaman tertentu atau merupakan bagian dari kebijakan preventif dan penguatan koordinasi kelembagaan.(CC-01)
Discussion about this post