PANDUGA.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mendapat apresiasi dari berbagai tokoh nasional. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menegakkan hukum yang bebas dari kepentingan politik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai langkah Presiden Prabowo sebagai upaya pemulihan keadilan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan hukum sebagai alat politik.
“Ke depan tidak boleh ada lagi yang menggunakan politik untuk merekayasa hukum melalui penyanderaan politik. Sebab kalau itu dilakukan bisa dihadang Presiden,” tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd, Jumat (1/8/2025).
Menurut Mahfud, usulan abolisi dan amnesti yang diajukan Presiden Prabowo ke DPR menunjukkan adanya harapan baru bahwa penegakan hukum akan kembali ke jalurnya.
“Jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik, agar hukum ditegakkan sebagai hukum, bukan karena pesanan politik, sekarang memberi harapan baru kepada kita,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Melalui akun X @msaid_didu, ia menyampaikan terima kasih atas pemberian abolisi kepada Tom Lembong.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Abolisi jarang diberikan oleh Presiden. Abolisi artinya dibebaskan dari seluruh proses pidana. Amnesti adalah pengampunan terhadap pidana yang dilakukan,” tulisnya.
Said Didu juga menilai keputusan ini sebagai pengakuan Presiden atas adanya kejanggalan dalam proses hukum terhadap Tom Lembong.
“Semoga ini menjadi awal penghentian penggunaan hukum sebagai alat politik yang selama ini dilakukan rezim Jokowi,” imbuhnya.
Dukungan dari berbagai pihak ini menandakan adanya ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum yang adil dan independen, tanpa campur tangan kekuasaan politik.(CC-01)
