PANDUGA.ID, JAKARTA – Terdakwa kasus mega korupsi pengelolaan timah, Suparta, dikabarkan meninggal dunia pada Senin (28/4/2025) di RSUD Cibinong. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Harli Siregar.
“Iya benar, atas nama Suparta, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong,” ujar Harli kepada wartawan.
Suparta merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) dan menjadi salah satu terdakwa utama dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.
Status Hukum Gugur
Suparta sebelumnya telah divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 4,57 triliun. Vonis tersebut lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Namun, dengan meninggalnya Suparta, status hukum pidana terhadap dirinya otomatis gugur.
“Menurut hukum acara, kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur,” jelas Harli.
Bagaimana Nasib Uang Pengganti Rp 4,57 Triliun?
Meski status hukum pidana Suparta telah gugur, Kejaksaan Agung akan tetap mengupayakan pemulihan kerugian negara, termasuk menindaklanjuti kewajiban uang pengganti yang sebelumnya dibebankan kepadanya.
“Itu bagian dari kerugian keuangan negara. Apakah nanti akan diserahkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk dilakukan gugatan, tentu akan dikaji dan dipelajari terlebih dahulu oleh penuntut umum,” imbuh Harli.
Kasus Korupsi Timah Terbesar di Indonesia
Kasus korupsi pengelolaan timah yang melibatkan Suparta menjadi salah satu kasus terbesar di Indonesia, dengan kerugian mencapai Rp 300 triliun. Angka tersebut dihitung dari kerja sama pengelolaan timah antara PT Timah (BUMN) dengan sejumlah pihak swasta yang berdampak pula pada kerusakan lingkungan di wilayah tambang.
Kejaksaan Agung terus mengusut perkara ini guna memulihkan kerugian negara dan mengejar pihak-pihak lain yang terlibat dalam skema korupsi tersebut.(CC-01)
