PANDUGA.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan berlaku mulai tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, Vietnam justru mengambil kebijakan berbeda dengan menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8% untuk merangsang konsumsi masyarakat dan mendukung dunia usaha.
Kebijakan PPN Indonesia: Kenaikan Tarif untuk Pembangunan Ekonomi
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan pajak di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena setiap negara memiliki kondisi ekonomi domestik yang berbeda. “Pajak suatu negara harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan masing-masing,” ujar Airlangga Hartarto menanggapi kebijakan Vietnam, Minggu (14/12/2024).
Meskipun Vietnam menurunkan tarif PPN, Airlangga yakin langkah tersebut tidak akan mempengaruhi daya saing Indonesia di pasar global. “Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional meskipun ada perbedaan kebijakan pajak,” tambahnya.
Perbandingan Kebijakan Pajak PPN Indonesia dan Vietnam
Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa kebijakan pajak Indonesia telah disesuaikan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. “Kebijakan pajak Indonesia dirancang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan Vietnam untuk memperpanjang pemotongan tarif PPN hingga Juni 2025 bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat serta mendukung sektor bisnis dan produksi. Pemotongan tarif PPN ini diharapkan dapat menurunkan biaya barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat Vietnam.
Dampak Kebijakan PPN terhadap Perekonomian Indonesia dan Vietnam
Para ekonom memprediksi bahwa perbedaan kebijakan PPN antara Indonesia dan Vietnam akan berdampak jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara. Meskipun demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap berfokus pada kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memonitor dan menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan perkembangan ekonomi domestik dan global.(CC-01)
