PANDUGA.ID, JAKARTA – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri menyusul kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17), yang dilakukan oleh Aipda Robig Zaenudin. Evaluasi tersebut, menurut Bambang, harus mencakup pimpinan dua tingkat di atas pelaku sesuai ketentuan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri (Waskat).
Bambang menekankan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Polrestabes Semarang atau Polda Jawa Tengah, tetapi juga Mabes Polri. Ia mengkritisi dugaan upaya pengaburan fakta yang dilakukan dengan menyebut penembakan terjadi saat Aipda Robig membubarkan tawuran.
“Tanggung jawab tidak berhenti di Polda, tetapi berada di Kapolri. Mabes Polri harus segera bertindak dan mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam dugaan pengaburan fakta terkait penembakan almarhum Gamma di Semarang,” ujar Bambang pada Selasa (10/12) malam.
Bambang juga menyerukan agar Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, turut dievaluasi. Sebab, pernyataan awal Kombes Irwan yang menyebut penembakan terjadi dalam upaya membubarkan tawuran dinilai bertolak belakang dengan fakta yang diungkap Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Aris Supriyono.
Menurut Aris, penembakan tidak terkait dengan pembubaran tawuran. Ia menjelaskan bahwa Aipda Robig sengaja menunggu korban berputar balik sebelum melepaskan tembakan setelah sempat dipepet oleh kendaraan Gamma dan dua rekannya.
“Evaluasi terhadap Kapolrestabes Semarang harus dilakukan jika Polri konsisten menerapkan aturan dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2022. Pimpinan dua tingkat di atas pelaku juga wajib dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya sekadar permintaan maaf,” tegas Bambang.
Kasus ini, menurut Bambang, harus menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah diri. Ia menyoroti kurangnya keseriusan institusi dalam menangani kasus-kasus serupa yang melibatkan anggotanya, baik dari segi perilaku personel, transparansi penyelidikan, hingga komunikasi kepada publik.
“Kepolisian selama ini tidak pernah serius melakukan pembenahan, baik dalam hal perilaku anggota, penyelidikan, maupun transparansi. Padahal, kasus seperti ini terus berulang dan mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Bambang.
Perkap Nomor 2 Tahun 2022, yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 16 Maret 2022, mengatur kewajiban atasan untuk melaksanakan pengawasan melekat (waskat). Pasal 9 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa atasan yang lalai dalam melaksanakan pengawasan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Bambang berharap Polri menjadikan kasus ini sebagai refleksi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran, baik oleh anggota maupun pimpinannya, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (CC02)
