PANDUGA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengungkapkan bahwa mundurnya perusahaan kimia asal Jerman, BASF, dan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet, dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara menandakan adanya masalah serius dalam kebijakan pertambangan di Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mulyanto menilai bahwa pemerintah gagal memberikan kenyamanan dan keamanan yang dibutuhkan untuk menarik dan mempertahankan investasi asing di sektor pertambangan.
Menurut Mulyanto, ada beberapa indikator yang menunjukkan rusaknya iklim investasi di Indonesia.
Salah satu indikator utama adalah tingginya indeks persepsi korupsi yang mencerminkan tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia.
Selain itu, ruwetnya koordinasi perizinan tambang antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi juga turut berkontribusi terhadap sulitnya berinvestasi di sektor ini.
“Kegagalan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terlihat jelas dari mundurnya BASF dan Eramet. Ini menunjukkan bahwa investor merasa tidak aman dan tidak nyaman berinvestasi di Indonesia,” ujar Mulyanto, Jumat (28/6/2024).
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki koordinasi antar kementerian dan meningkatkan transparansi untuk menarik kembali minat investor.
Namun, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah pernyataan Mulyanto.
Bahlil menjelaskan bahwa BASF SE dan Eramet SA tidak membatalkan investasi mereka di Indonesia, melainkan hanya menunda sementara waktu.
“Investasi mereka tidak dibatalkan, hanya ditunda. Kami sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang ada,” kata Bahlil.
Kendati demikian, situasi ini mencerminkan adanya tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengelola investasi asing di sektor pertambangan.
Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki iklim investasi dan memastikan bahwa investor asing merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.
Pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti masalah ini dengan memperbaiki kebijakan dan meningkatkan koordinasi antar kementerian demi mengembalikan kepercayaan investor.(CC-01)
