PANDUGA.ID, JAKARTA – Tim pemenangan Prabowo-Gibran membantah kabar bahwa presiden dan wakil presiden terpilih akan menaikkan rasio utang negara menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kabar yang disebarkan oleh Bloomberg tersebut disebut sebagai misinformasi oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Drajad Wibowo, dan anggota gugus tugas sinkronisasi, Thomas Djiwandono.
“Kami tidak pernah menyatakan akan menaikkan rasio utang menjadi 50%. Informasi tersebut sangat disayangkan,” ujar Drajad Wibowo dalam keterangannya, Selasa (18/6/2024).
Thomas Djiwandono menambahkan bahwa Prabowo Subianto belum menetapkan target khusus untuk tingkat utang dan akan mematuhi semua batasan hukum terkait ukuran-ukuran fiskal.
“Prabowo belum menetapkan target khusus untuk rasio utang. Beliau berkomitmen untuk mematuhi batasan hukum yang ada terkait fiskal,” tegas Thomas.
Kabar dari Bloomberg mengenai rencana kenaikan rasio utang sempat membuat nilai tukar rupiah melemah 0,9% dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat lalu.
Bloomberg melaporkan bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Namun, Thomas Djiwandono memastikan bahwa Prabowo tetap berkomitmen untuk mematuhi aturan pengambilan utang dengan batasan defisit anggaran.
“Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia harus lebih berani dalam mengambil utang untuk mendanai program pembangunan. Namun, beliau juga berulang kali berjanji untuk mematuhi aturan pengambilan utang dengan batasan defisit anggaran,” jelas Thomas.
Thomas juga memastikan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB. Kami berjanji untuk mematuhi batas defisit anggaran sesuai aturan,” tambah Thomas.
Dengan pernyataan resmi dari TKN Prabowo-Gibran ini, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pasar dan memberikan kejelasan mengenai kebijakan fiskal yang akan diambil oleh pemerintahan mendatang.
Tim pemenangan juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan negara.(CC-01)
