PANDUGA.ID, JAKARTA – Dave Laksono, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, menyatakan dukungannya terhadap penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi prajurit TNI yang bertugas di Papua.
“Prajurit TNI perlu mendapatkan kepastian dalam bertindak di lapangan, dan perubahan istilah ini dianggap sebagai langkah mendesak untuk memberikan kepastian bagi mereka,” ucapnya, Minggu (28/4/2024).
Jumat lalu, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa penyebutan KKB sebagai OPM sesuai perintah Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
Tujuannya adalah agar prajurit TNI di lapangan tidak ragu dalam bertindak. Maruli menyoroti bahwa selama ini prajurit TNI yang bertugas di Papua masih merasa ragu-ragu dalam mengambil tindakan terhadap anggota KKB.
KSAD juga mengilustrasikan bahwa dalam situasi saat melihat anggota KKB membawa senjata, prajurit harus melaporkan terlebih dahulu karena hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang.
Namun, jika kelompok tersebut dianggap sebagai OPM, prajurit akan memiliki dasar hukum untuk bertindak karena dianggap membahayakan.
Pernyataan Dave dan KSAD menyoroti kompleksitas situasi keamanan di Papua dan tantangan yang dihadapi oleh prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya.
Dalam konteks ini, perlunya kejelasan dan kepastian hukum dalam bertindak di lapangan sangat penting untuk mengamankan wilayah tersebut.
Penggunaan istilah yang lebih tegas seperti OPM diharapkan dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan memperkuat posisi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya di Papua.
Namun, langkah ini juga memunculkan berbagai perdebatan terkait implikasinya terhadap dinamika konflik dan upaya perdamaian di wilayah tersebut.(CC-01)
Discussion about this post