PANDIGA.ID, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkap modus pencucian uang yang dilakukan melalui aset digital, termasuk aset kripto, yang berpotensi merugikan negara hingga mencapai Rp 139 triliun.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, yang juga merupakan anggota tim Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap indikasi TPPU yang menggunakan uang kripto.
“Dalam upaya pencegahan, OJK berharap regulasi terbaru yang akan diterbitkan dapat memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi manajemen aset digital, termasuk kripto,” jelasnya, Kamis (18/4/2024).
Saat ini, pengelolaan aset digital di Indonesia masih terpusat di Kementerian Perdagangan, sehingga OJK menghadapi tantangan dalam memberikan kontribusi yang optimal dalam menyelamatkan uang negara dari potensi pencucian uang melalui aset digital.
Mahendra Siregar menekankan pentingnya kerjasama antarinstansi pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi aset digital guna mencegah praktek pencucian uang yang semakin canggih dan kompleks.
Dalam konteks ini, OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas pencucian uang.
“Langkah-langkah preventif dan tindakan penegakan hukum yang lebih ketat akan menjadi bagian dari strategi yang diimplementasikan untuk melawan praktek pencucian uang yang merugikan perekonomian negara,” paparnya.
Selain itu, OJK juga mengajak para pemangku kepentingan di sektor finansial, termasuk platform-platform perdagangan aset digital, untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap indikasi pencucian uang.
Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam mengawasi dan melaporkan transaksi mencurigakan menjadi kunci dalam menangkal praktek ilegal ini.
Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan pemantauan yang intensif terhadap aset digital, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir risiko pencucian uang melalui sektor ini, sehingga dapat menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terjamin.
Melalui upaya kolaboratif antarinstansi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengatasi ancaman pencucian uang secara efektif.(CC-01)
