PANDUGA.ID, SEMARANG – Wilayah Jawa Tengah kembali dilanda bencana banjir yang merenggut nyawa dan meluluhlantakkan pemukiman warga.
Namun, dalam tragedi ini, aspek politik turut menyusup dan menjadi sorotan tajam, memicu diskusi dan kontroversi di masyarakat.
Sejumlah narasumber memberikan analisis dan tanggapan terhadap politisasi bencana ini.
Menurut Ketua Forum Peduli Bencana Jawa Tengah, Slamet Riyadi, politisasi bencana banjir semakin meruncingkan permasalahan dan mengaburkan fokus pada upaya penanganan dan pemulihan.
“Ketika bencana dijadikan sebagai bahan politik, hal tersebut dapat menghambat koordinasi dan efektivitas dalam penanganan darurat,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).
Namun, dari sisi politik, sejumlah pihak menyalahkan pemerintah daerah atas kegagalan dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat.
Seorang anggota parlemen dari partai oposisi, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyoroti lambannya respons pemerintah setempat dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban banjir.
“Ini mencerminkan kegagalan otoritas setempat dalam memastikan keselamatan warganya,” katanya.
Tanggapan terhadap politisasi bencana ini juga datang dari kalangan aktivis masyarakat sipil.
Koordinator Aliansi Bencana Jawa Tengah, Dian Puspita, menegaskan bahwa fokus seharusnya tertuju pada langkah-langkah konkrit untuk mengurangi risiko bencana di masa depan, bukan sekadar mencari kambing hitam politik.
“Politik seharusnya tidak menghalangi upaya-upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” ucapnya.
Namun, para pendukung pemerintah membantah tuduhan politisasi, mengklaim bahwa kritik terhadap penanganan bencana seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.
“Masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam penanganan bencana, tanpa harus disalahkan melakukan politisasi,” papar seorang tokoh masyarakat di salah satu lokasi bencana di Jawa Tengah yang tak mau disebutkan namanya.
Dengan berbagai pandangan yang beragam dari para narasumber, politisasi bencana banjir di Jawa Tengah menjadi cermin dari dinamika politik dan tuntutan akuntabilitas di Indonesia.
Dalam menghadapi bencana alam, keterbukaan, kerjasama lintas sektor, dan kesadaran akan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam upaya mitigasi dan pemulihan.(CC-01)
