PANDUGA.ID, SEMARANG – Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus serangan ransomware yang membuat Pusat Data Nasional (PDN) diobrak-abrik.
Dikutip dari Wikipedia, Pusat Data Nasional adalah fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
Data tersebut nantinya digunakan secara bagi data oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung di Indonesia.
Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya.
PDN sementara tersebut merupakan kerjasama antara Kominfo dengan Telkom dan Lintasarta.
Mengapa sementara?
Ya, alasannya pemerintah baru akan membangun 4 PDN yang berlokasi di beberapa daerah di Indonesia.
PDN 1 akan dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
PDN 2 akan dibangun di Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau.
PDN 3 akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di IKN.
PDN 4 akan dibangun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur
Pada 17 Juni 2024 lalu, Pusat Data Nasional Sementara diserang oleh ransomware Brain Cipher hingga berdampak pada 239 instansi pengguna.
Bagaimana ransomware Brain Cipher bisa masuk ke PDN?
Menurut sumber yang ditemui Panduga.id, ada dua kemungkinan ransomware tersebut masuk.
Bisa karena ada seorang yang bekerja di Kominfo dan menggunakan server kantor untuk membuka link yang tidak jelas.
Atau, ada seorang yang dengan sengaja atau tidak, mencolokkan sebuah device ke perangkat yang terhubung ke server PDN.
Ransomware tersebut ibarat sebuah master key yang ada di hotel. Dimana master key tersebut bisa digunakan untuk mengakses seluruh kamar yang ada di hotel.
Bisa dibayangkan, apa jadinya jika pemilik master key PDN menyalahgunakan seluruh data yang dimiliki pemerintah?
Pengguna Teledor
Menurut informasi dari sumber terpercaya, ransomware tersebut bisa masuk karena keteledoran pengguna atau user.
Dalam sebuah cyber security ada tiga komponen penting yang harus ada.
People, Process, dan Technology atau sering disebut PPT.
Kepemilikan teknologi cyber security yang mutakir bisa dengan mudah dimiliki oleh Indonesia, asalkan ada anggaran untuk membelinya.
Adapun proses yang dimaksud adalah sebuah aturan atau prosedur yang dibuat untuk menjaga keamanan data pemerintah.
Aturan untuk menjaga keamanan data juga bisa dibuat dengan mudah oleh pemerintah Indonesia.
Namun, faktor people atau SDM tak kalah penting dalam menjaga keamanan suatu data pemerintah.
Orang yang pintar di bidang cyber security saja tidaklah cukup. Melainkan perlu SDM yang disiplin.
Panduga.id mencoba merangkum profil 5 pejabat teras yang bertanggungjawab atas dibobolnya data masyarakat Indonesia.
Apakah mereka ini termasuk orang-orang dengan SDM disiplin untuk menjaga data, atau hanya sekadar mengisi jabatan giveaway saja?
Budi Arie Setiadi
Budi lahir di Jakarta pada 20 April 1979 dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti.
Ia menghabiskan masa kecil hingga remaja di Jakarta.
Budi pernah menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Kolose Kanisius di Jakarta Pusat pada 1988.
Selepas lulus dari bangku SMA pada 1990, Budi berkuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI).
Selama berkuliah di kampus tersebut, Budi berkiprah sebagai aktivis dan mendapat panggilan sebagai Muni.
Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip UI pada 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995.
Selain itu, Budi juga mendirikan dan membina membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI serta aktif di Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI.
Budi juga terjun ke dunia jurnalistik ketika ia masih mahasiswa, salah satunya menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993–1994.
Di sisi lain, Budi pernah menjalani profesi sebagai jurnalis di Media Indonesia pada 1994.
Dua tahun setelahnya, ia bersama koleganya mendirikan Mingguan Ekonomi bernama Kontan.
Budi menghabiskan waktunya sebagai jurnalis di media tersebut hingga 2001.
Setelah itu, ia berpindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Di perusahaan ini, Budi sempat menduduki jabatan sebagai direktur utama pada 2001-2009.
Budi juga mengemban tugas lain sebagai Pemimpin Umum Tabloid Bangsa pada 2008-2009.
Kemudian, Budi melanjutkan kariernya sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Daya Mandiri pada 2010-2014 dan Direktur Utama NKR Investama sekaligus Direktur PT Sarana Global Informasi pada 2009-2014.
Ia juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Mitra Lumina pada 2011-2014.
Selepas berkecimpung di dunia media dan usaha, Budi memutuskan terjun ke politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 2005-2010.
Jabatan lain yang pernah diemban Budi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta.
Pada Agustus 2013, Budi memutuskan mendirikan relawan Pro Jokowi alias Projo.
Di organisasi relawan tersebut, Budi menduduki posisi sebagai pendiri.
Hinsa Siburian
Hinsa Siburian merupakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1986.
Hinsa lahir di Tarutung, Tapanuli Utara pada 28 Oktober 1959 dan saat ini berusia 64 tahun.
Ia pernah mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.
Tak hanya mengenyam pendidikan di Akmil, Hinsa juga pernah mengikuti pendidikan Kursus Dasar Kecabangan Infanteri serta Kursus Lanjutan Perwira I dan II Infanteri.
Ia juga pernah belajar di Sekolah Staf dan Komando TNI AD, serta Sekolah Staf dan Komando TNI.
Selama berkiprah di TNI AD, Hinsa Siburian memiliki jam terbang atau pengalaman di bidang Infanteri (Kopassus).
Hinsa Siburian pernah dipercaya sebagai Dirlat Kodiklat TNI, Danrem 173/Praja Vira Braja Dam XVII/Cenderawasih, dan Kasdam XVII/Cenderawasih. Tak lupa posisi Asops Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Hinsa Siburian juga pernah menjadi Pangdam XVII/Cendrawasih, Danpussenif Kodiklat TNI AD, dan Wakil Kepala Staf TNI AD. Sementara pangkat terakhirnya adalah Letjen.
Saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Hinsa mengakui ada kesalahan tata kelola di BSSN dan tidak memiliki backup data yang diretas.
Putu Jayan Danu Putra
Putu Jayan Danu Putra merupakan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Putu menggantikan posisi Komnjen Pol Suntana.
Putu lahir di Jakarta pada 20 November 1967 dan sekarang berusia 57 tahun.
Ia diberikan amanah untuk menjadi Wakil Kepala BSSN sejak 31 Juli 2023.
Putu Jayan Danu Putra merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan sangat berpengalaman di bidang reserse.
Jenderal bintang tiga ini pernah mengemban jabatan Kapolsek Koja Polres Metro Jakarta Utara, Wadirreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Kediri Kota, Kapolres Blitar, dan Kapolda Bali.
Putu Jayan Danu Putra kemudian menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Wakil Kepala BSSN pada Juli 2023.
Y.B. Susilo Wibowo
Y.B. Susilo Wibowo menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
Ia lahir pada 20 Februari 1966, usianya kini 58 tahun.
Sebelumnya, ia pernah menjadi staf hingga menjabat sebagai Inspektur di Lembaga Sandi Negara.
Dono Indarto
Dono Indarto merupakan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN.
Irjen. Pol. (Purn.) Dono Indarto lahir di Medan pada 27 Juni 1966 adalah seorang purnawirawan Polri.
Dono, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Pati Baintelkam (Penugasan pada BIN).
Jabatan pertama Dono pada tahun 1991 yakni Kapolsek Bissapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Dono juga pernah menjabat sebagai Kadensus 88/AT Polda Kaltim, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, hingga Pati Baintelkam.
Sulistyo
Sulistyo menjabat sebagai Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Ia lahir pada 11 Oktober 1972, usianya kini 52 tahun.
Sebelumnya, ia pernah menjadi staf di Lembaga Sandi Negara, kemudian pernah menjabat sebagai Kaunitkom pada KBRI Amerika Serikat di Washington.
Sulistyo pernah menjabat sebagai Direktur Deteksi Ancaman BSSN dan Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN.
Ia juga menjadi salah satu Doktor Siber pertama di Indonesia setelah lulus Sidang Ujian Doktor Terbuka Bidang Hubungan Internasional Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada 15 April 2020.
Sulistyo merupakan alumni Akademi Sandi Negara tahun 1994.
Slamet Aji Pamungkas
Slamet Aji Pamungkas menjabat sebagai Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian.
Ia lahir di Wonosobo pada 18 Juli 1967, usianya kini 57 tahun.
Kariernya diawali sebagai Perekayasa Utama di BPPT, kemudian menjabat sebagai Kasubdit Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Slamet kemudian ditugaskan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.
Slamet merupakan alumni S1 Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya menyelesaikan S2 Information Engineering Toyohashi University of Technology di Jepang.
