PANDUGA.ID, JAKARTA – Isu tentang penambahan jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mulai mencuat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Diperkirakan, jumlah kementerian akan naik menjadi 40, melampaui jumlah kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang berjumlah 34, terdiri dari 4 menteri koordinator (Menko) dan 30 menteri bidang.
Hal ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Gerindra, memberikan pandangan bahwa kenaikan jumlah kementerian adalah langkah yang wajar mengingat tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar.
“Penambahan kementerian bisa menjadi solusi untuk menangani berbagai isu yang kompleks dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor,” katanya, Senin (6/5/2024).
Namun, di sisi lain, terdapat keprihatinan terhadap potensi penambahan kementerian ini.
Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa penambahan kementerian dapat memperburuk birokrasi yang sudah kompleks, memperlambat pengambilan keputusan, dan meningkatkan biaya administratif yang harus dikeluarkan oleh negara.
Penting untuk mempertimbangkan secara matang dampak dari penambahan jumlah kementerian ini terhadap kinerja pemerintahan, efektivitas pengelolaan kebijakan, dan penggunaan anggaran negara.
Evaluasi yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah ini benar-benar akan membawa manfaat yang signifikan bagi pembangunan Indonesia.
Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penambahan kementerian juga menjadi perhatian.
Publik perlu diberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan tujuan dari penambahan ini, serta bagaimana pengelolaan kementerian-kementerian baru tersebut akan dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sebuah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan diskusi yang mendalam demi memastikan bahwa keputusan yang diambil akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
