Kontroversi Kebijakan Baru Pramuka, Begini Klarifikasi Mendikbudristek

PANDUGA.ID, SEMARANG – Kebijakan terbaru terkait pendidikan Pramuka di sekolah menjadi sorotan di media sosial X setelah kabar bahwa Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akan menghapus kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.

Namun, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, memberikan klarifikasi terhadap isu tersebut.

Menurut Nadiem, Permendikbudristek No.12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian Pendidikan Kepramukaan yang mewajibkan perkemahan.

Klarifikasi Anindito Aditomo menimbulkan beragam respons dari netizen di media sosial X.

Sebagian netizen merasa lega dengan penjelasan tersebut, merasa bahwa kebijakan yang diusulkan sebelumnya terlalu drastis dan tidak memperhitungkan manfaat dari kegiatan Pramuka bagi perkembangan karakter siswa.

Namun, ada juga yang masih merasa khawatir dengan potensi berkurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan Pramuka jika perkemahan tidak lagi diwajibkan.

Dikutip Pandiga.id, Senin (1/4/2024). Akun @EduKritis_X menulis, “Alhamdulillah akhirnya ada klarifikasi resmi. Semoga kegiatan Pramuka tetap menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Tapi, tetap perlu ada pemantapan agar keberadaannya tidak dipandang sebelah mata oleh siswa dan sekolah.”

Sementara itu, ada pula netizen yang tetap menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut meskipun telah ada klarifikasi.

Akun @PendidikanXPress menulis, “Klarifikasi ini masih belum cukup. Seharusnya Mendikbudristek memberikan penjelasan lebih rinci dan mendalam tentang kebijakan Pramuka ini. Kita butuh transparansi dan kejelasan.”

Namun, tidak sedikit pula yang menanggapi dengan santai dan humor. Akun @SiswaCerdas_X berkomentar, “Sebenarnya mau diwajibkan atau tidak, yang penting nanti tetap ada akhir tahun kemah buat bubar dari stres sekolah. Tapi kalau nggak mau, ya, kita bikin kemah virtual aja di rumah!”

Klarifikasi dari Kepala BSKAP ini juga menjadi bahan perbincangan di kalangan pendidik dan orangtua.

Banyak yang menilai bahwa kejelasan dalam kebijakan pendidikan Pramuka ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam implementasinya di sekolah-sekolah.

Meskipun demikian, ada juga netizen yang mengkritik bahwa keputusan tersebut seharusnya melibatkan lebih banyak pihak, termasuk para guru dan siswa.

Akun @GuruTerbaik_X menulis, “Keputusan besar seperti ini tidak boleh hanya diambil oleh pihak otoritas saja. Partisipasi guru dan siswa juga sangat penting dalam menyusun kebijakan pendidikan yang benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Kontroversi seputar kebijakan Pramuka ini diharapkan dapat diatasi dengan dialog terbuka antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menentukan arah pendidikan Pramuka ke depan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak positif bagi perkembangan karakter siswa.(CC-01)