Anggaran dari BGN Belum Cair, Layanan MBG SPPG Demak Bintoro 1 Dihentikan Sementara

PANDUGA.ID, DEMAK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan direncanakan berjalan penuh mulai 2026 dengan anggaran APBN Rp 1,2 triliun per hari, mulai menemui kendala di daerah.

Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Demak Bintoro 1 menghentikan sementara operasional layanan MBG sejak 8 Desember 2025.

Penghentian operasional tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 03/SPH/XII/2025 yang diterbitkan pada 8 Desember 2025.

Anggaran Belum Cair Jadi Alasan Penghentian

Surat pemberitahuan penghentian layanan MBG tersebut ditandatangani oleh Kepala SPPG Demak Bintoro 1, Satya A. Pratama.

Dalam isi surat disebutkan bahwa penghentian sementara layanan Makan Bergizi Gratis dilakukan karena anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair, sehingga proses produksi makanan tidak dapat dilanjutkan.

“Sehubungan dengan pelaksanaan program Pemberian Makan Bergizi Gratis di lingkungan SPPG Demak Bintoro 1, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut diberhentikan sementara. Hal ini dikarenakan anggaran dari BGN (Badan Gizi Nasional) sampai saat ini belum cair, sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Penghentian sementara program ini mulai diberlakukan pada Senin, 8 Desember 2025 dan akan berlanjut hingga waktu yang belum dapat ditentukan,” demikian kutipan isi surat.

Berlaku Sejak 8 Desember 2025

Penghentian layanan MBG di SPPG Demak Bintoro 1 berlaku mulai 8 Desember 2025 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

SPPG menyatakan operasional akan kembali dijalankan setelah persoalan pendanaan mendapatkan kejelasan.

Belum Ada Pernyataan Resmi Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi baik dari pemerintah daerah, pengelola program MBG tingkat pusat, maupun pihak terkait lainnya mengenai penghentian layanan tersebut.

Diketahui, program MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan asupan gizi anak dan menekan angka stunting, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran besar dan sistem distribusi yang matang.(CC-01)