Kejanggalan dalam Kepailitan Sritex: Ekspor Ilegal hingga Buruh Minta PHK

PANDUGA.ID, SEMARANG – Proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) terus menjadi sorotan setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perusahaan tersebut pailit. Berdasarkan putusan tersebut, Sritex dinyatakan tidak mampu memenuhi tagihan kreditor sebesar Rp32,6 triliun, termasuk Rp1,2 triliun dari perusahaan afiliasi dalam Sritex Group.

Namun, tim kurator mengungkapkan sejumlah kejanggalan dan kegiatan ilegal yang dilakukan perusahaan setelah putusan pailit inkrah pada 21 Oktober 2024. Berikut adalah lima temuan utama yang diungkap tim kurator:

1. Kegiatan Ekspor Ilegal

Tim kurator menemukan bahwa Sritex beserta anak usahanya, seperti PT Primayudha, PT Bitratex Industries, dan PT Sinar Pantja Djaya, tetap beroperasi seolah tidak mengalami kepailitan. Mereka diduga melanggar Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Selain itu, ditemukan kegiatan ilegal berupa ekspor bahan baku dan barang jadi yang dilakukan pada malam hari dengan dukungan Bea Cukai. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas proses kepailitan.

2. Krisis Bahan Baku yang Mengada-ada

Kabar yang menyebutkan bahwa pabrik Sritex mengalami krisis bahan baku ternyata tidak benar. Tim kurator mengungkapkan bahwa stok bahan baku masih melimpah dan bahkan memungkinkan perusahaan untuk terus melakukan ekspor secara ilegal.

“Stok bahan baku di PT Bitratex Industries bahkan lebih banyak daripada di PT Sritex,” ujar Denny Ardiansyah, anggota tim kurator, dalam konferensi pers, Senin (13/1/2025).

3. Perbankan Mengabaikan Permintaan Pemblokiran Rekening

Tim kurator melaporkan bahwa beberapa bank yang telah disurati untuk memblokir rekening perusahaan belum sepenuhnya mematuhi permintaan tersebut. Akibatnya, terjadi dugaan penarikan dana sebesar Rp150 miliar yang berpotensi merugikan harta pailit. Hingga saat ini, hanya satu bank yang berhasil memblokir rekening sejak Oktober 2024.

4. Kurator Kesulitan Bertemu Pemilik Sritex

Sejak dinyatakan pailit, tim kurator belum berhasil bertemu langsung dengan pemilik atau direktur utama Sritex. Pertemuan hanya dilakukan dengan direktur keuangan atau direktur umum. Bahkan, pada beberapa kunjungan ke pabrik di Sukoharjo, tim kurator tidak diizinkan mengakses data atau dokumentasi penting terkait kepailitan.

5. Buruh Justru Meminta PHK

Dalam perkembangan yang mengejutkan, karyawan PT Bitratex Industries, salah satu anak usaha Sritex, mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tim kurator. Surat permohonan ini diterima pada 23 Desember 2024, mengindikasikan ketidakpuasan buruh terhadap kondisi perusahaan.(CC-01)