PANDUGA.ID, JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satu kritik datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mempertanyakan apakah keterlibatan TNI dalam pengelolaan MBG sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka.
“Coba dicek kembali tupoksi TNI, apakah dibenarkan untuk mengelola MBG,” ujar Afif Abdul Qoyim, perwakilan YLBHI, Selasa (14/1/2025).
Afif menegaskan bahwa jika pelibatan TNI dalam program MBG tidak diatur dalam undang-undang, maka sebaiknya tugas tersebut tidak dibebankan kepada mereka. “Kalau tidak ada dasar hukumnya, jangan ditarik menjadi pengelola MBG. Biarkan TNI fokus pada tugas utama mereka agar semakin profesional,” tambahnya.
Tupoksi TNI Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004
Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, dengan tugas utama menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman.
Pasal 7 UU TNI menjelaskan bahwa tugas pokok TNI mencakup:
- Operasi militer untuk perang.
- Operasi militer selain perang (OMSP), seperti:
- Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- Mengatasi aksi terorisme.
- Mengamankan wilayah perbatasan dan objek vital nasional.
- Memberikan bantuan dalam bencana alam, pengungsian, dan kemanusiaan.
- Membantu tugas pemerintahan daerah.
Kritik terhadap Pelibatan TNI dalam Program Sipil
Pelibatan TNI dalam program MBG dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pengalihan fokus dari tugas utamanya. Afif menegaskan bahwa TNI harus tetap fokus pada peningkatan profesionalisme dalam menjalankan peran utamanya di bidang pertahanan.
Namun, sesuai Pasal 7 Ayat 2 poin 9, TNI memang memiliki tugas membantu pemerintahan daerah. Meski demikian, implementasi tugas ini harus sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara.
Apakah Pelibatan TNI dalam MBG Tepat?
Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Program ini bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak.
Polemik muncul karena TNI dilibatkan dalam pengelolaan program tersebut. Kritik dari berbagai pihak menyoroti pentingnya memastikan bahwa pelibatan TNI tidak melanggar aturan yang ada.(CC-01)
