PANDUGA.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menghapus tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 2,8 triliun, yang telah menjadi piutang daerah. Warga hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumumkan kebijakan ini akan berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah.
“Posisinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir Rp 2,8 triliun. Masyarakat kita belum bayar pajak. Kami putuskan untuk menghapus pokok pajak dan dendanya, masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun 2025,” ujar Ahmad Luthfi, Senin (24/3/2025).
Manfaat dan Syarat Penghapusan Pajak
Dihapuskan:
-
Pokok pajak kendaraan yang menunggak di tahun-tahun sebelumnya
-
Denda pajak kendaraan
Tetap Wajib Dibayar:
-
Pajak kendaraan tahun 2025
Luthfi menegaskan bahwa wajib pajak harus segera memanfaatkan kesempatan ini, karena kebijakan penghapusan tunggakan hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu.
“Kita kasih waktu masyarakat untuk segera bayar pajak berjalan 2025 dari tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jika lewat batas waktu, pajak lama tetap harus dibayar,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jateng berharap bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga.(CC-01)
