Vonis Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun

PANDUGA.ID, JAKARTA – Pengusaha Harvey Moeis akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun.

Putusan banding ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

“Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ujar Hakim Teguh dalam sidang.

Selain hukuman penjara, Harvey juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman 8 bulan kurungan.

“Denda sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 8 bulan kurungan,” lanjutnya.

Vonis Banding Lebih Berat dari Putusan Awal

Sebelumnya, Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus yang sama. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 12 tahun penjara.

Selain hukuman penjara, Harvey juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 210 miliar. Jika tidak dibayar, maka hartanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Apabila jumlahnya masih tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman tambahan.

Namun, jaksa tidak puas dengan vonis tersebut dan mengajukan banding. Hasilnya, hukuman Harvey diperberat menjadi 20 tahun penjara.

Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

Harvey Moeis terjerat kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kejaksaan menilai bahwa perbuatan Harvey dan pihak-pihak terkait telah merusak perekonomian negara serta merugikan masyarakat luas.

Dengan vonis baru ini, Harvey Moeis resmi menjalani hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan putusan awal. Jaksa berharap vonis ini menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya di Indonesia.(CC-01)