PANDUGA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pada tahun 2025, belanja pemerintah diprediksi akan mengalami penurunan 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pertumbuhan yang diperkirakan akan negatif.
“Tahun lalu, porsi belanja pemerintah terhadap PDB masih terjaga sekitar 7 persen dengan pertumbuhan lebih dari 6 persen. Penurunan ini tentu menjadi kontradiktif dengan keputusan pemerintah yang justru menambah jumlah kementerian dan lembaga negara,” ujar Bhima, Minggu (9/2/2025).
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Ekonomi
Bhima menyoroti bahwa jumlah kementerian yang semakin banyak justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menekan serapan tenaga kerja. Ia menyebutkan bahwa efisiensi yang dilakukan secara drastis akan berdampak negatif terhadap berbagai program strategis nasional, kecuali program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap diprioritaskan pemerintah.
Sebagai contoh, pemangkasan anggaran dapat menghambat upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendorong ekspor industri dan membuka akses pasar luar negeri. Selain itu, pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri juga berpotensi mengganggu diplomasi internasional, yang seharusnya berperan dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Akibat dari kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diprediksi hanya akan mencapai 4,7 persen.
“Kondisi ini akan semakin menyulitkan daerah-daerah dengan anggaran terbatas, menghambat penyaluran bantuan sosial, serta memperburuk kondisi lapangan kerja dan sektor UMKM,” lanjut Bhima.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik, termasuk kemungkinan pengurangan tenaga honorer, penundaan atau penghentian pembangunan infrastruktur penting, serta gangguan terhadap kemandirian fiskal daerah.
Analisis Celios: Efisiensi Harus Tepat Sasaran
Meski demikian, hasil analisis Celios menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tetap dapat memperbaiki struktur fiskal jika dialokasikan ke sektor yang lebih tepat sasaran. Bhima menilai, anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG dapat berpotensi menciptakan ketidakseimbangan distribusi sumber daya negara.
“Sebagai solusi, sebaiknya program MBG diprioritaskan bagi anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), keluarga miskin, balita, serta ibu hamil. Sementara itu, anggaran lainnya bisa dialihkan untuk membiayai program bantuan lain seperti iuran BPJS Kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat atau pembayaran tunjangan kinerja ASN yang tertunda sejak 2020-2024,” jelas Bhima.
Selain itu, Celios menilai bahwa efisiensi anggaran saat ini belum dilakukan secara optimal di beberapa sektor, termasuk Polri, Kementerian Pertahanan, DPR, MPR, proyek pembangunan IKN, dan program food estate.
Alternatif Penguatan Anggaran melalui Pajak
Sebagai langkah alternatif, Celios menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga melakukan penguatan pajak alternatif. Beberapa opsi yang diusulkan meliputi:
- Pajak harta orang super kaya
- Pajak produksi batu bara
- Pajak windfall komoditas ekstraktif
- Pajak karton untuk mendukung efisiensi anggaran
Menurut Bhima, kebijakan ini dapat menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tanpa kajian mendalam.
“Daripada memangkas anggaran secara drastis, lebih baik pemerintah memperluas basis penerimaan negara dengan kebijakan pajak yang lebih adil dan progresif,” pungkasnya.(CC-01)
