PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, 22 Januari 2025.
Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang tidak memiliki sengketa hasil pemilu akan dilakukan sesuai jadwal.
“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” jelas Rifqi.
Pelantikan Daerah Bersengketa
Sementara itu, untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap. MK memiliki waktu hingga 15 Maret 2025 untuk menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil Pilkada.
“Pelantikan di daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Rifqi.
Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Rapat kerja ini membahas teknis pelaksanaan pelantikan kepala daerah, memastikan proses berjalan lancar, dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Komisi II DPR RI berharap pelantikan serentak ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pemerintahan daerah hasil Pilkada Serentak 2024.(CC-01)
