PANDUGA.ID, JAKARTA – Insiden dugaan pemerasan yang melibatkan oknum kepolisian selama gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 terus menuai sorotan. Indonesian Society for Security and Strategic Studies (ISESS) mendesak agar Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak, turut diperiksa dalam kasus ini.
Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, menegaskan bahwa sebagai pimpinan tertinggi di satuan reserse narkoba Polda Metro Jaya, Donald memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawasi kinerja bawahannya.
“Karena kasus ini melibatkan banyak Polres, maka tidak hanya Kasat Narkoba masing-masing Polres Metro yang perlu diperiksa, tetapi juga Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (23/12).
Bambang menambahkan, pemeriksaan terhadap Donald diperlukan untuk mengklarifikasi isu adanya setoran kepada pimpinan yang berkembang di masyarakat. Ia menilai, Donald sebagai atasan seharusnya mencegah tindakan melanggar hukum seperti ini.
“Asumsi publik adalah pimpinan membiarkan tindakan ini terjadi, yang menunjukkan fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Bambang.
Menurutnya, pembiaran oleh atasan biasanya didorong oleh adanya kepentingan atau keuntungan tertentu. Karena itu, ia meyakini praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi adalah bentuk kesengajaan, bukan sekadar kelalaian.
“Bagi aparat penegak hukum yang memahami aturan, tindakan pungli adalah kejahatan yang disengaja, bukan keteledoran,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap warga Malaysia yang menghadiri DWP 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Jumlah personel yang diamankan mencapai 18 orang, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, melalui keterangan resmi, Jumat (20/12).
Belasan personel tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Trunoyudo memastikan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.
Kasus ini mencuat setelah DWP 2024, yang berlangsung pada 13-15 Desember, dibanjiri keluhan dari penonton, khususnya warga negara asing. Banyak dari mereka mengaku mengalami pengalaman buruk, termasuk pemerasan oleh oknum polisi yang menyamar di tengah kerumunan.
“Acara terburuk yang pernah saya hadiri. Tidak akan kembali lagi,” tulis seorang penonton asal Malaysia di kolom komentar Instagram resmi DWP.
“Di area VIP pun saya dilecehkan. Ini pengalaman yang sangat buruk,” ungkap warganet lainnya.
ISESS berharap langkah tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelidikan menyeluruh terhadap pimpinan, dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (CC02)
