PANDUGA.ID, GROBOGAN – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan membantah tuduhan adanya pungutan liar (pungli) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan ini disampaikan Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, setelah adanya laporan dari seorang pengguna Instagram, @dody.ads, yang menyampaikan keluhan melalui kolom komentar di akun Instagram Presiden RI, Prabowo Subianto.
Akun tersebut menuding adanya pungutan terhadap PPPK selama masa orientasi. Dalam komentarnya, @dody.ads menyebutkan bahwa sejumlah PPPK di Grobogan diminta membayar Rp150.000 untuk pelatihan internal dinas dan Rp350.000 untuk pelatihan eksternal. Total pungutan ini, menurutnya, melibatkan sekitar 2.800 pegawai.
Apagila ditotal, maka jumlah pungli yang dikumpulkan adalah Rp 1,4 Miliar.
Tak hanya itu, ia juga mengeluhkan keterlambatan pencairan tunjangan yang seharusnya diterima sejak awal tahun 2024.
Padma Saputra dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa orientasi bagi PPPK di Grobogan digelar secara gratis. Ia juga memastikan bahwa jika terbukti ada pungli, pihaknya akan segera bertindak dengan melibatkan Inspektorat.
“Orientasi ini tidak dipungut biaya. Jika ada yang melakukan pungutan, saya minta bukti untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Padma.
Ia menjelaskan, kegiatan orientasi dilakukan melalui Zoom Meeting selama tiga hari untuk setiap angkatan. Biaya yang dikeluarkan mencakup penggunaan platform Zoom dan honor narasumber. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menarik biaya tambahan dari peserta.
Terkait isu keterlambatan tunjangan, Padma menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena Surat Keputusan (SK) PPPK baru diterbitkan pada Februari 2024. Namun, ia memastikan bahwa gaji para pegawai telah diberikan penuh sesuai jadwal.
“Tidak ada penundaan. Ini hanya masalah teknis karena SK tunjangan baru keluar Februari. Gaji sudah diterima penuh,” jelasnya.
BKPPD Grobogan mengimbau masyarakat atau PPPK yang memiliki bukti atas dugaan pungli untuk melapor langsung ke pihak berwenang. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan pelayanan pemerintah berjalan sesuai aturan.
“Kami siap menindaklanjuti laporan apa pun yang disertai bukti, demi menjaga akuntabilitas di Kabupaten Grobogan,” tegas Padma. (CC02)
