Pemkab Cilacap Diminta Transparan Soal Hak Pengelolaan Lahan

PANDUGA.ID, CILACAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan akademisi Cilacap mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap untuk bersikap transparan dalam proses pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), khususnya yang akan dialihkan kepada PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. (SBI) dari BUMD setempat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Anggota Komisi A DPRD Cilacap, Bidang Hukum dan Pemerintahan, Harun Ar Rosyid, menekankan pentingnya transparansi, terutama dalam konteks politik saat ini menjelang Pilkada 2024.

“Saya mendesak Pemkab Cilacap, melalui dinas terkait, untuk menjadi regulator yang baik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Proses HPL ini jangan sampai ditunggangi kepentingan politik, terutama menjelang Pilkada 2024,” ujar Harun, yang juga merupakan politisi Partai Demokrat, pada Senin (12/8/2024).

Harun juga melihat momentum pergantian Pj Bupati Cilacap dari Awaluddin Muri kepada M Arief Irwanto sebagai saat yang tepat untuk memastikan regulasi, aturan, dan keterbukaan menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus mengawasi proses pengalihan HPL agar tetap transparan dan bebas dari pengaruh politik.

“Kami akan memastikan bahwa transparansi publik dan netralitas eksekutif dijaga, sehingga kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masa depan,” tambah Harun, yang telah menjabat sebagai anggota DPRD Cilacap selama tiga periode.

Sementara itu, Kepala LP2M Universitas Nahdlatul Ulama Imam Al Ghozali (UNUGHA) Cilacap, Fahrur Rozi, M.Hum, menyoroti pentingnya penetapan nilai tarif HPL yang sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum.

“Saya sepenuhnya mendukung penyerahan HPL kepada BUMN dengan standar profesional. Namun, penekanan utama adalah bahwa seluruh proses harus transparan, sesuai aturan, dan bebas dari kepentingan politik,” tegasnya.

Fahrur juga menambahkan bahwa jika proses profesional ini dicampuri dengan kepentingan politik, tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat akan sulit tercapai. Meski begitu, dia optimis bahwa pengalihan HPL dari BUMD kepada BUMN akan membuka peluang besar bagi Pemkab dan masyarakat Cilacap secara keseluruhan. (CC02)