PANDUGA.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah saat ini dan presiden terpilih telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis secara bertahap.
Untuk tahun 2025, anggaran yang disepakati untuk program ini sebesar Rp 71 triliun.
“Anggaran ini disepakati untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin (24/6/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar akan menjadi fokus utama dari program ini. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah malnutrisi yang lebih parah di wilayah-wilayah tersebut.
“Prioritas kita adalah memastikan bahwa anak-anak di daerah-daerah yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian khusus terlebih dahulu. Program ini akan dilaksanakan bertahap, dengan prioritas utama pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Airlangga.
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, mengkonfirmasi bahwa angka Rp 71 triliun merupakan kesepakatan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.
Pemerintahan Prabowo-Gibran, katanya, berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut secara bertahap dengan prinsip belanja yang berkualitas dan menjaga postur fiskal yang baik serta defisit APBN yang telah ditetapkan.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Prinsip belanja yang berkualitas dan menjaga keseimbangan fiskal tetap menjadi prioritas kami,” jelas Thomas.
Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.
Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, pemerintah berharap dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi akan diperketat untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan digunakan secara efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan.(CC-01)
