Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Pakar Lingkungan ITB Paparkan Dampak Ekologi Proyek IKN

CC-02 by CC-02
19 Maret 2024
in Nasional
0
Ilustrasi IKN (dok. istimewa)
0
SHARES
1
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Indonesia terus mengalami perkembangan infrastruktur yang signifikan, dengan Proyek Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu proyek terbesar yang dijalankan negara.

Proyek ini telah menjadi pusat perhatian seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing.

Namun, sejumlah pendapat ahli mengungkapkan tantangan dan peluang yang terkait dengan proyek ini.

Menurut Profesor Ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Bambang Susanto, proyek IKN memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan infrastruktur yang modern dan terintegrasi, IKN dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis,” ujarnya, Senin (18/3/2024).

Namun, Dr. Maya Widodo, seorang ahli lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan dari proyek ini.

“Pembangunan infrastruktur yang besar seperti IKN dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, jika tidak dielola dengan hati-hati dan berkelanjutan,” paparnya.

Dalam konteks regulasi dan kebijakan, Profesor Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Ika Nurulita, menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam mengelola proyek IKN.

“Regulasi yang kuat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan membantu meminimalisir risiko hukum dan korupsi yang seringkali terkait dengan proyek infrastruktur besar,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa kendala dalam perizinan dan birokrasi seringkali menjadi hambatan utama dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti IKN.

“Kami berharap pemerintah dapat mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para investor agar proyek IKN dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya dalam sebuah konferensi bisnis.

Dengan berbagai pendapat dan perspektif yang disampaikan oleh para ahli, proyek IKN terus menjadi perbincangan yang menarik di kalangan publik.

Dengan manajemen yang baik dan komitmen untuk mengatasi tantangan, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.(CC-01)

Tags: iknitbpakar hukumugmuniversitas gadjah mada
Previous Post

Penanganan Bencana Banjir di Jawa Tengah Ditunggangi Politik

Next Post

Pemerintah Vs Akademisi: Perlunya Reformasi Struktural Politik

Related Posts

Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto disorot Komisi III DPR terkait penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka usai mengejar penjambret. (dok. istimewa)
Breaking News

Kapolres Sleman Disorot Komisi III DPR soal Kasus Hogi Minaya, Diminta Hentikan Proses Hukum

29 Januari 2026
TNI melalui Kodim 0501/Jakarta Pusat memberi bantuan kepada Suderajat, pedagang es gabus korban kekerasan di Kemayoran. (dok. istimewa)
Nasional

TNI Beri Bantuan ke Pedagang Es Gabus Korban Kekerasan di Kemayoran, Babinsa Dihukum Disiplin

29 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo (dok. istimewa)
Breaking News

KPK Geledah Kantor KSPPS Artha Bahana Syariah di Pati, Angkut Lima Koper Barang Bukti

25 Januari 2026
Polda Jabar mencatat 10 kantong jenazah korban longsor Cisarua Bandung Barat berada di pos DVI. (dok. istimewa)
Nasional

Longsor Cisarua Bandung Barat: 10 Kantong Jenazah di Pos DVI, Enam Teridentifikasi

25 Januari 2026
Next Post
Ilustrasi demokrasi di Indonesia (dok. fisip.umsu.ac.id)

Pemerintah Vs Akademisi: Perlunya Reformasi Struktural Politik

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • Modus Baru Penipuan: SMS Denda Tilang Catut Nama Kejaksaan Beredar di Semarang
  • Wakil Ketua DPRD Bersama Aparat Diduga Intimidasi SMAN 2 Kudus Sebelum Terjadi Keracunan Massal MBG
  • Kapolres Sleman Disorot Komisi III DPR soal Kasus Hogi Minaya, Diminta Hentikan Proses Hukum
  • TNI Beri Bantuan ke Pedagang Es Gabus Korban Kekerasan di Kemayoran, Babinsa Dihukum Disiplin
  • Apa Itu Wabah Virus Nipah? Ini Gejala dan Tingkat Kematian yang Tinggi

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2025 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2025 Panduga.id. All right reserved