PANDUGA.ID, JAKARTA – Untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kementerian Keuangan, Selasa (26/12/2023).
Kantor-kantor tersebut antara lain KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI dan KPPN Pinjaman Khusus dan Hibah.
Keempat KPPN tersebut mempunyai kompleksitas kerja yang tinggi dan strategis melayani banyak satuan kerja.
Cakupannya sebesar 56% dari alokasi belanja APBN dan berlaku juga untuk satuan kerja asing.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menghimbau agar jajaran DJPb tetap siap memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.
Ia juga memotivasi para pejabat KPPN untuk memantau pelaksanaan APBN hingga akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menkeu juga menyambut baik sejumlah mitra Satker, baik yang hadir langsung di ruang pemangku kepentingan maupun melalui video conference, untuk mendengarkan pandangan mengenai berbagai kontribusi dan kendala di Pelayanan Perbendaharaan.
“Alhamdulillah kami mendapat feedback yang sangat baik dan tentunya kami akan terus meningkatkan kualitas di seluruh jajaran Perbendaharaan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam dialog konferensi video, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan (Kemmenlu) dan Duta Besar RI Brussel, Den Haag, dan New York memuji kinerja, pelayanan, dan kerja sama DJPb yang sangat baik selama ini.
Senada, mitra Pokja dari berbagai kementerian/lembaga, BUMN dan lembaga keuangan multilateral yang hadir secara langsung juga menyampaikan bahwa KPPN sangat membantu dalam pelaksanaan APBN.
Menteri Keuangan telah mempertimbangkan digitalisasi proses keuangan di KPPN.
Hal ini mengurangi waktu pelayanan bagi unit mitra kerja.
Selain itu, dashboard pemantauan plafon dan realisasi anggaran juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemantauan penyerapan belanja di seluruh mitra satuan kerja.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasir Nazara, pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, serta pejabat dan staf Lingkungan Hidup DJPb.(CC-01)
