PANDUGA.ID, SEMARANG – Pemerataan ekonomi masyarakat menjadi gagasar Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 3 Prof Mahfud MD.
Karena masalah kesejahteraan masyarakat pun harus dientaskan, yakni korupsi.
Prof Mahfud mengakui kebanyakan perekonomian masih berputar pada pihak-pihak tertentu.
Hal itu didapat dari tindak korupsi yang terjadi mulai dari lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif.
Tidak hanya itu, Prof Mahfud MD meyakini korupsi juga terjadi di darat, laut, dan udara.
Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari pengusaha hingga investor.
“Katanya kami kalau mau investasi di Indonesia diperas, mau usaha diperas, kalau kami bayar, lalu ketahuan kami ditangkap menyuap,” jelas Prof Mahfud, Minggu (24/12/2023).
Kondisi ini membuat perekonomian mandek, yang mengakibatkan masuarakat tak merasakan dampaknya.
“Inilah indonesia , kita harus melawan korupsi,” lanjutnya.
Prof Mahfud MD berjanji tidak akan ragu menjadi anggota korupsi.
Dirinya ingin mengimplementasikan amanat UU Dasar 1945.
Terutama terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Menimbang istilah anak muda, hai koruptor ku tabrak kau, hai wir mundur kau, korupsi kutabrak. Ini agar terjadi pemerataan seperti pasal 3 UU Dasar,” kata Prof Mahfud MD.
“Di al-quran disebut, jangan biarkan kekayaan beredar di orang kaya,” lanjutnya.
Konsekuensi korupsi diakui dirasakan bagi masyarakat.
Prof Mahfud pun sudah mendengarkan keluhan tersebut.
Satu di antaranya merupakan warga Padang yang mengeluh ke Mahfud soal subsidi minyak.
“Saya bertemu Teddy dan Jhonny di Padang, pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah mendapat subsidi minyak negara karena dikorupsi,” kata Prof Mahfud MD.
Contoh lainnya, yakni pemanfaatan sumber daya gas alam di Madura.
Di kampung Prof Mahfud ini, ia mengaku tidak pernah memanfaatkan sumber daya gas alam.
Korupsi pun menjadi salah satu aspek penyebabnya.
“Saya ingat pulau saya Madura, madura kaya gas alam, tapi gak pernah dimaksimalkan. Kuncinya bagaimana cara korupsi,” lanjutnya.(CC-01)
