PANDUGA.ID, THAILAND – Anggota Parlemen Thailand berkumpul untuk menggelar pemungutan suara terakhir sebelum melegalkan pernikahan sesama jenis pada Selasa (18 Juni) waktu setempat.
Nanti, ketika undang-undang tersebut diresmikan, Thailand akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui pernikahan sesama jenis.
Pemungutan suara terakhir terhadap RUU tersebut diperkirakan akan dilakukan pada Selasa sore (18 Juni 2024).
Senat juga diharapkan untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut.
Rancangan peraturan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Raja Maha Vajiralongkorn untuk mendapatkan persetujuan kerajaan dan akan berlaku 120 hari setelah dipublikasikan di Royal Gazette.
Setelah semua proses ini, Thailand akan menjadi negara ketiga di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal.
Aktivis dan komunitas LGBT di Thailand juga berharap pernikahan pertama sesama jenis bisa digelar pada awal Oktober.
“Hari ini adalah hari dimana rakyat Thailand akan tersenyum. Ini adalah kemenangan rakyat,” anggota parlemen Partai Transisi Tunyawaj kata Kamolwongwat kepada AFP, Selasa (18 Juni 2024).
Tunyawaj, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong kesetaraan pernikahan di Parlemen, kemudian berfoto bersama rekan-rekan anggota parlemen dan pembantunya dengan spanduk pelangi.
Ia menjelaskan, undang-undang baru tersebut akan mengubah penyebutan laki-laki, perempuan, istri, dan suami.
Dalam hukum perkawinan, istilah-istilah ini bersifat netral gender.
Undang-undang ini juga memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan.
Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang telah menyatakan dukungannya terhadap komunitas LGBTQ dan RUU tersebut, akan membuka kediaman resminya untuk merayakan para aktivis dan pendukungnya setelah pemungutan suara.
Aktivis kemudian akan mengadakan kegiatan di pusat kota Bangkok, seperti mengibarkan bendera pelangi di pusat perbelanjaan raksasa untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap dimulainya “Bulan Kebanggaan” pada bulan Juni.
Pemungutan suara tersebut dilakukan setelah Thailand sejak lama dikenal dengan toleransinya terhadap komunitas LGBTQ.
Survei yang diberitakan di media lokal juga menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap kesetaraan pernikahan.
Sementara itu, lebih dari 30 negara di dunia telah melegalkan kesetaraan pernikahan sejak Belanda menjadi negara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis pada tahun 2001.
Namun di Asia, hanya Taiwan dan Nepal yang mengakui kesetaraan pernikahan.
India hampir mencapai kesepakatan pada bulan Oktober lalu, namun Mahkamah Agung mengembalikan keputusan tersebut ke Kongres.
Di Thailand, pemungutan suara pada hari Selasa adalah puncak dari kampanye bertahun-tahun dan kegagalan upaya untuk mengesahkan undang-undang kesetaraan pernikahan.
Meski keputusan ini mendapat dukungan luas, mayoritas masyarakat Thailand, terutama yang beragama Buddha, masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan konservatif.(CC-01)
