TPN Ganjar-Mahfud Berkomitmen Naikkan Tunjangan Nakes di Daerah 3T

PANDUGA.ID, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud mengungkapkan kepeduliannya terhadap dunia kesehatan.

Koordinator Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Dripa Sjabana menguraikan banyak inisiatif Ganjar Mahfud untuk melindungi pekerja kesehatan sekaligus mempromosikan industri medis dan farmasi.

Salah satunya mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

“Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat, para dokter, seperti halnya tenaga medis, dapat mengurangi risiko melakukan kesalahan,” kata Dripa belum lama ini.

Ia meyakini melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, kesehatan, dan farmasi, maka segala pengobatan akan didasarkan pada kaidah ilmiah.

“Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengobat tradisional, kita harus tetap memiliki kaidah keilmuan, tentunya dalam taraf yang kita adaptasi,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar Mahfud juga berkomitmen terhadap perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan serta sektor tenaga kerja lainnya.

“Perlindungan dari bahaya di tempat kerja atau selama bekerja dan terciptanya jaringan kesejahteraan sosial di kalangan pekerja” “Hak-hak, upah yang layak, penghidupan yang layak dan kesejahteraan para tenaga kesehatan terjamin di seluruh wilayah,” kata Dripa.

Selain itu, Ganjar Mahfud berkomitmen terhadap pengembangan peralatan medis dan industri farmasi.

Selain itu, kedua belah pihak berencana membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) klaster medis dan farmasi dengan dukungan PDIP, PPP, Partai Pelindo, dan Hanura.

“Kemandirian industri alat kesehatan farmasi. Mempercepat pengembangan industri alat kesehatan dan industri farmasi. Kemarin Pak Gunjal menyampaikan akan dibentuk klaster industri alat kesehatan dan farmasi di KPK,” ujarnya.

Dripa kemudian menjelaskan berbagai inisiatif Ganjar Mahfud lainnya untuk nakes, termasuk memberikan insentif kepada nakes di wilayah 3T.

“Kami sangat membutuhkan kerja sama di sini untuk perlindungan hukum bagi petugas dan staf layanan kesehatan. Khususnya mengenai pembentukan lembaga bantuan hukum dan perlindungan hukum yang akan bekerja sama dengan badan-badan profesi,” ujarnya.(CC-01)