PANDUGA.ID, JAKARTA – Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menekankan perlunya reformasi hukum yang luas untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ganjar mengatakan, hal ini menjadi keprihatinan masyarakat setelah Indonesia berhasil keluar dari era Orde Baru dan menjalani reformasi pada tahun 1998.
“Banyak pihak yang mempertanyakan salah satu program reformasi penegakan hukum, khususnya program anti KKN, sehingga pemerintah harus ” Saya serius banget soal ini,” kata Ganjar Pranowo di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Oktober 2023.
Ia juga menyebut, dirinya sudah berdiskusi dengan calon wakil presidennya, Mahfud MD, soal itu.
Hasil dari diskusi ini adalah pemahaman bahwa pemerintah dapat mencapai tujuan anti-KKN dengan menerapkan peraturan hukum yang ketat.
“Saya sudah membahasnya dengan pak Mahfud tentang masalah ini. Jika nanti ditemukan bahwa regulasi yang telah diatur dengan sangat rinci ternyata tidak dapat diterapkan dengan baik, maka akan diperlukan ulasan dan perbaikan,” ungkap Ganjar.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, pemerintahan yang bebas dari KKN dapat diwujudkan apabila pemerintahnya berkomitmen melakukannya.
APH Harus Netral
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memilih aparat penegak hukum (APH) yang netral dan tidak memihak.
“Penting untuk memastikan bahwa apara penegak hukum melakukan tugas secara netral. Hal ini penting untuk memastikan APH beroperasi secara adil dan obyektif. Pada tahun 1998 terjadi perubahan besar dan masyarakat tentu mengharapkan perbaikan sistem pemerintahan, termasuk masyarakat anti KKN. Ingat pentingnya memerangi KKN” lanjut Ganjar.
Mahfud sebelumnya mengatakan, jika penegakan hukum dilakukan dengan baik dan benar, maka separuh permasalahan di Indonesia bisa terselesaikan.
“Menurut saya, kalau penegakan hukum di Indonesia bisa dilakukan secara efektif dan akurat,” tegasnya.
Ia mengatakan implementasi yang efektif dari hukum akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan banyak aspek kehidupan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menekankan pentingnya keamanan dan soliditas hukum, terutama dalam menghadapi pemimpin atau elite.
“Di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, kepastian hukum jarang bisa terlaksana dengan baik. Ada tumpang tindih, korupsi, kolusi, dan lainnya. Sementara di tingkat bawah, perlindungan hukum seringkali tidak ada,” pungkasnya.(*)
